Pengusaha berencana membatasi kenaikan upah tahun depan. Rencana itu akan berbeda dengan keinginan serikat buruh yang menginginkan kenaikan upah lebih signifikan.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan akan membatasi kenaikan upah sekitar 1-2 persen di atas angka inflasi tahunan. Sebagai gantinya, pengusaha akan menambah program jaminan sosial bagi pekerja.
“Pemerintah tahun lalu berencana menaikkan upah dengan batas 10 persen di atas kenaikan harga dan membayar upah minimum di ibu kota sebesar 11 persen tahun ini,” kata Ketua Apindo Sofjan Wanandi di Jakarta, Kamis (5/6).
Oktober ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyelesaikan masa jabatannya dan menyerahkan kepemimpinan baru pada presiden terpilih pasca 9 Juli mendatang. Meski jabatan presiden SBY habis pada Oktober, pengusaha dan serikat pekerja baru akan negoisasi ulang terkait upah untuk 2015.
Tahun lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah menyetujui kenaikan upah minimum pada 2014 di bawah 50 persen. Serikat pekerja akan menagih janji Joko Widodo tersebut, terlebih apabila Jokowi mampu menjadi presiden selanjutnya.
“Tapi jika rencana itu terwujud, ongkos operasional kami tahun depan akan meningkat. Itu pun belum untuk membayar jaminan sosial buruh,” katanya.
Ia memerkirakan jaminan sosial buruh akan meningkatkan biaya tambahan sekitar 30 persen dari gaji, baik untuk perawatan kesehatan, pensiun dan asuransi. “Imbasnya, kita tidak bisa menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama jika upah naik lebih 2 persen di atas inflasi,” katanya.
Tahun lalu, DKI Jakarta telah menaikkan upah minimum provinsi sebesar 44 persen menjadi Rp 2,44 juta (sekitar US$ 206). Malaysia menetapkan upah minimum tahun lalu sebesar 900 ringgit (sekitar US$ 278), khususnya pekerja di semenanjung industri. Dampaknya ada 200 ribu pekerja terkena PHK. Sofjan mengatakan, investor dari Korea Selatan dan Taiwan merelokasi pabrik tekstil sepatu di Indonesia ke Bangladesh dan Kamboja. “Industri elektronik merelokasi ke Vietnam,” katanya.
Nilai Tawar Tinggi
Analis kredit Standard & Poors Singapura Xavier Jean mengatakan, serikat pekerja memiliki nilai tawar yang lebih kuat dibanding Apindo. Apalagi agenda pemilu yang semakin dekat bisa menjadi nilai tawar bagi serikat pekerja ke masing-masing calon presiden.
“Masing-masing calon presiden akan mendekati serikat pekerja demi meraih dukungan dari buruh. Caranya gampang yaitu dengan menjanjikan kenaikan gaji besar,” kata Xavier.
Tentunya, kata Xavier, rencana itu akan ditolak oleh pengusaha. Mereka tidak ingin terbebani dengan biaya operasional dan menekan keuntungan perusahaan. Isu ini akan terus dimainkan sampai menjelang pelaksanaan pemilu Juli nanti.
Namun presiden terpilih nanti akan terbebani pelambanan pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir, khususnya pelambanan pertumbuhan investasi dan penurunan ekspor. Imbasnya, neraca perdagangan defisit dan menekan rupiah.
“Pemerintah saat ini akan memberi beban berat ke pemerintah baru,” kata Sofjan.
Jika tidak ada perbaikan signifikan dalam pembangunan infrastruktur, termasuk jaminan pasokan listrik, Sofjan khawatir akan meningkatkan biaya bisnis perusahaan.
Berdasarkan visi misi kedua capres, Sofjan mengatakan, pasangan Prabowo-Hatta menjanjikan pembangunan jalan, memperbaiki infrastruktur, menciptakan dua juta lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Jokowi-JK berniat mengurangi penerbitan izin usaha, mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan menyeimbangkan kepentingan negara, bisnis serta rakyat.
“Namun Jokowi-JK dinilai lebih baik dalam implementasi kebijakan. Ada harapan baru dari mereka dan kami bisa meningkatkan investasi, jika mereka menang,” katanya.
Sumber: Bloomberg
