Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan susunan kabinet pada pemerintahannya lima tahun mendatang. Sejumlah nama kabinet di bidang perekonomian dinilai sudah ada yang dikenal pasar seperti Bambang Brodjonegoro yang kini menjadi Menteri Keuangan atau Sofyan Djalil yang semula Menteri BUMN menjadi Menko Perekonomian.
Namun penunjukan Rini Soemarno menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dianggap kurang tepat. Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai, Rini Soemarno kurang memahami permasalahan BUMN. Kegagalan Rini sebagai menteri di era Presiden Megawati Soekarnoputri, kata dia, terlihat dalam kasus ambruknya PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Texmaco, dan perusahaan industi nasional lainnya.
“Rini tidak ada prestasi sama sekali selama menjabat menteri Kabinet Gotong Royong era Megawati. Malah dia sering dikaitkan dengan praktik mafia migas,” kata Daeng, Minggu (26/10).
Pengamat minyak dan gas Kurtubi berharap Rini bisa mendorong perusahaan BUMN seperti Pertamina menjadi penggerak ekonomi negara. BUMN merupakan sektor yang seharusnya ikut mendorong percepatan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Rini harus perlu mengubah prioritas programnya dari melindungi aset negara menjadi memberikan kontribusi terhadap negara.
“Rini harus membuka program kerjanya untuk kemajuan seluruh perusahaan BUMN. Kita harus mendengar apa pun rencana dan pandangan dia mengenai BUMN. Itu harus ada dulu,” kata Kurtubi.
Selain Rini, Kurtubi juga meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memaparkan visi misinya. Menurut Kurtubi, rekam jejak Sudirman tidak pernah terlihat dalam sektor energi. Ketidakjelasan tersebut memicu publik meraba-raba kebijakannya.
“Sektor energi sangat penting. Kebijakan dia memengaruhi rakyat banyak. Namun kalau kita tidak tahu pemikirannya, apa yang mau diperjuangkan. Jangan seperti beli kucing dalam karung,” kata Kurtubi.
Analis Geopolitik Global Future Institute (GFI) Hendrajit mengkhawatirkan bakal ada penguasaan sektor migas oleh kelompok tertentu. Hendrajit menduga Sudirman direkomendasikan Ari Soemarno yang tak lain kakak kandung Rini. Dengan kondisi ini, bisa ditebak Soemarno Inc akan merajalela di sektor hilir migas.
“Alangkah sembrononya Sudirman Said dijadikan Menteri ESDM. Ini memerburuk wajah pemerintahan Jokowi. Semakin memerjelas indikasi penguasa baru sektor energi,” kata Hendrajit.
Menurut dia, menggeliatnya kembali Sumarno Inc akan semakin menjauhkan Jokowi dari semangat menjalankan visi Trisakti dalam sektor migas. Jokowi dinilai malah menghidupkan penguasa mafia migas dari rezim lama. Nasionalisasi migas di tangan kabinet ibarat pepatah jauh panggang dari api.
“Ini semakin menyuburkan praktik mafia rantai migas. Kita ketahui mafia migas tumbuh subur dalam seluruh rantai migas nasional dari hulu sampai ke hilir,” kata Hendrajit.
Jika migas dikendalikan satu genggaman oligarki, menurut dia, Jokowi sudah berkontribusi pada ambruknya industri migas nasional. Transparansi di dalam industri migas yang selama ini tengah diupayakan bakal jadi kenangan.
Sektor Riil Perlu Prioritas
Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto mengatakan, sosok-sosok kabinet Presiden Jokowi di bidang perekonomian terdiri atas beragam latar belakang. Kombinasi wajah lama dan wajah baru di birokrasi diharapkan mampu membawa pembaruan.
“Seperti Bambang Brodjonegoro (Menteri Keuangan) yang dulunya sebagai Wakil Menteri Keuangan dan Sofyan Djalil (Menteri Koordinator Perekonomian). Keduanya bisa dikatakan cukup senior di bidang ekonomi,” ujarnya pada HARIAN NASIONAL, Minggu (26/10).
Eko menilai, reputasi mayoritas menteri-menteri ekonomi di kabinet Jokowi cukup bagus. Hal ini terlihat dari pemikiran mereka sebelum menjadi menteri. Namun ia mengingatkan agar para menteri tidak terlena dengan jabatan yang sekarang telah diemban.
“Banyak sosok menteri sebelumnya cukup kritis terhadap pemerintahan. Kita hanya tinggal menanti bagaimana mereka mengimplementasikan pemikiran dan kritikannya saat ini,” katanya.
Menurut Eko, menteri-menteri ekonomi harus segera menyelesaikan masalah ketimpangan, terutama antara desa dan kota. Hal ini terkait masalah kemiskinan dan pengangguran yang belum signifikan penurunannya sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). “Caranya hanya dengan memusatkan pertumbuhan ekonomi dari sektor riil,” tuturnya.
Eko menilai, jika kabinet Jokowi mampu memusatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil akan menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, sektor riil juga akan menjangkau daerah-daerah tertinggal yang banyak berisi petani dan nelayan.
“Optimisme selalu ada setiap terbentuknya pemerintahan baru. Kita hanya menanti bagaimana kemampuan pemangku jabatan penting ini membawa perekonomian agar lebih baik,” katanya.
Research Analyst PT Woori Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada mengatakan, pelaku pasar dan investor ingin menteri ekonomi khususnya menteri keuangan dipegang sosok yang bisa langsung bekerja tanpa harus ada proses belajar lagi.
Jika menteri berasal dari kalangan profesional dapat dipastikan bisa bekerja. Jika berasal dari partai politik diragukan dan dinilai memiliki banyak kepentingan politik. “Kebijakan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya sosok menteri tersebut,” katanya.
Sumber: Harian Nasional
