Pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengharapkan kekisruhan antara KPK dan Kepolisian RI dapat segera dihentikan karena dicemaskan bisa merusak optimisme investor.
“Dunia usaha khawatir sekali. Kisruhnya malah antarlembaga hukum yang paling sentral di negara ini,” kata Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Minggu (25/1).
Menurut dia, kekisruhan tersebut dinilai bakal memertegas pandangan ketidakpastian hukum yang terjadi di negara ini. Untuk itu, ujar dia, kekisruhan antara kedua lembaga penegak hukum tersebut harus cepat dituntaskan dan tidak berlarut-larut.
Menurut dia, ketidakpastian tersebut juga dapat berimplikasi memicu investor ingin kabur dari Indonesia. Pasalnya, kekisruhan memicu optimisme investor berinvestasi di Indonesia menjadi rusak. “Ada banyak perbincangan di antara pengusaha kita. Iklim investasi sepertinya mundur lagi,” tutur Andi.
Dia mengatakan, dunia usaha awalnya optimistis dengan stabilitas politik di Tanah Air serta proyeksi dan rencana kerja pemerintahan baru dalam mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Apalagi, Gapensi juga melihat banyak terobosan yang telah dibuat pemerintahan baru. Namun, munculnya gesekan antar kedua lembaga hukum memicu dunia usaha terhenyak.
“Dikhawatirkan lagi, situasi ini dapat berkembang ke ranah politik. Padahal kepastian dan kestabilan hukum dan politik menjadi kunci sukses pencapaian target investasi,” katanya.
Andi mengatakan, pengusaha mengharapkan agar pemerintah segera menuntaskan kisruh tersebut karena masih ada sejumlah kendala lain yang harus dihadapi terkait iklim investasi di Tanah Air. Beberapa kendala tersebut antara lain seperti infrastruktur minim, pelemahan kinerja komoditas seperti batubara, minyak dan CPO, serta implementasi program hilirisasi industri yang masih pada tahap awal.
Ia mengingatkan, pemerintah menargetkan investasi tahun ini diharapkan bisa mencapai Rp 519 triliun dengan pertumbuhan 15 persen. “Pemerintah juga harus mengejar daya saing investasi agar mampu merebut hati investor,” katanya.
Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin mengatakan belum ada dampak atas kekisruhan politik yang selama ini terjadi. “Tidak ada. Sama sekali tidak ada pengaruhnya,” katanya.
Ia menilai, pengusaha masih terbebani biaya produksi tinggi, baik gas mau pun tarif dasar listrik (TDL). “Sekarang elpiji tiga kilogram juga langka. Tapi kalau minggu-minggu berikutnya (harga BBM) turun terus, tidak menutup kemungkinan harga barang akan kami turunkan. Hingga kini belum ada pengaruh (dari kisruh politik),” katanya.
Head of Research Woori Korindo Securities Indonesia Reza Priyambada mengatakan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah diperkirakan masih menguat seiring sentimen positif ekonomi global, terutama Bank Sentral Eropa yang berencana menambah stimulus moneter.
Namun ia meminta investor waspada terhadap risiko yang mungkin terjadi. “Risiko pembalikan bisa melemahkan IHSG dan rupiah, terutama bila sudah mulai ada aksi ambil untung (profit taking). Sentimen negatif dari permasalahan terkait kasus hukum KPK tidak terlalu memengaruhi laju IHSG,” katanya.
